Menyikapi laporan dari masyarakat yang mrngindikasikan praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam mengakses hak-haknya atas kewarisan dan perwalian dalam konteks rekonstruksi pascatsunami di Aceh, Komnas Perempuan mengambil inisiatif untuk mengkaji kebijakan dan tradisi yang berlaku di Aceh serta membuka dialog dengan pakar hukum Aceh. Proses ini berjalan antara bulan Mei 2005 hingga Desember 2006.