Tata pemerintahan sudah lama menjadi wacana publik di Indonesia. Sejak akhir 1990-an banyak pihak telah mendorong pemerintah mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Demokratisasi telah menciptakan banyak tekanan terhadap pemerintah pada waktu itu untuk memperbaiki praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai telah jauh melenceng dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Sejak saat itu wacana mengenai praktik tata pemerintahan yang baik menjadi bagian kehidupan tidak hanya para praktisi pemerintahan, tetapi juga menjadi aspirasi pemangku kepentingan di luar pemerintah.